uu no 32 tahun 2004 mengatur tentang. UU NO 32 TAHUN 2004. uu no 32 tahun 2004 mengatur tentang

8 Tahun 2005 tentang Penetapan sebagai UU atas PERPPU No. PKPA. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Frasa "yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 32 tahun 2004) merupakan Undang-Undang (UU) yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah (Perda). Kaloh,. (Lihat UU No. UU Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri. 22 Tahun 1948. U. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab beberapa prinsip penyelengaraan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. go. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menentukan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Dengan diundangkannya UU No. Undang-Undang No. Sesuai dengan amanat UUDNRI Tahun 1945, UU No. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. [2] Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU 23/2014. 6. Sumber utama PAD adalah pajak daerah, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009. 32 TAHUN 2004 dan CALON KEPALA DAERAH[/left]. 22 tahun 1999, UU No. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. ABSTRAK: a. KETENTUAN UMUM 2. Dasar Pemikiran a. 32/2004 mengandung ambivalensi. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti; e. 22/1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. Undang-undang ini mengatur tentang struktur pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan dan tugas, serta hubungan antara pemerintahan daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008). Undang-Undang No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Pemberian. Tematik. 4. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. UUD 1945 sendiri secara eksplist mengatur satuan pemerintahan yang mempunyai pemerintahan daerah hanya Provinsi, Kabupaten, dan Kota (vide. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Reghi Perdana, SH, LLM Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Februari 2016 A. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Reformasi memberikan ruang yang lebih lebar bagi pemerintah daerah terutama dalam hal otonomi daerah. 6 DAFTAR RIWAYAT HIDUP H. Sehingga dengan program-program yang inovasi tersebut telah dapat memberikanUndang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. TENTANG . Pengangkatan “Analisis Revisi UU No. ”. Makanya, terbitlah UU No. Pemerintahan daerah pada era reformasi diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, kemudian diganti menjadi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang. dimana wilayah NKRI akan dibagi-bagi kedalam bentuk daerah-daerah. NOMOR 2 TAHUN 2004. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan. 7 Tahun 1992. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1948. Selain mengatur mengenai pembagian daerah, UU ini juga mengatur mengenai kewenangan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota. 32, LN. Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. UU No. 6 Tahun 2014 ini juga mengatur berbagai isu-isu strategis seperti pembangunan desa, keuangan, aset dan badan usaha milik desa, pembangunan. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perbedaan Uu No 6 Thn 2014 Tentang Desa Dengan Uu No 32 Tahun 2004. Maka dari itu, terbitlah UU no. Bentuk. Undang-undang N0. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. METADATA PERATURAN. Dalam Undang-Undang Desa yang baru (UU No. 32 Tahun 2004 menganut prinsip-prinsip demokrasi,. 22 Tahun 1999, ruang lingkup kewenangan DPRD dalam menjalankan peran fungsionalnya sangatlah luas, namun di dalam UU No. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri mengatur tentang berbagai hal mengenai desa seperti kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa,. REKAM MEDIS. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal. UU NO 22 TAHUN 1999. Dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini mengatur perubahan kedua atas UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 22 Tahun 1999 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berikut7: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan. UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 76 23 Ibid,. 1999/ No. Sedangkan pada BAB XI Keuangan Daerah, Bagian Keliama Pendapatan, Belanja , dan. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. Yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya “dampak besar”. UU No. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 32. No. Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No. UU No. / Instrumen HAM Nasional / UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. 1. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas Otonomi Daerah. UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 memiliki beberapa persamaan yaitu kentalnya politik uang yang diberikan kepada DPRD dalam pencapaian kekuasaan di daerah serta masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, UU No. UU No. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. TAHUN 1999 dan UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Dede Mariana ABSTRAK Pemberlakuan dua paket UU Otonomi Daerah, yakni UU No. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,. Glosarium. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Adapun Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: A. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Di Era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Perjalanan otonomi daerah memasuki babak baru dengan disahkannya UU No. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. dan #e*a+iban daerah otonom untu# mengatur dan mengurus sendiri urusan emerintahan dan # eentingan mas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 (UU/2000/32) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Kebijakan yang diatur dalam UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diantaranya adalah: Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. Negeri merupakan salah satu dari kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sejak negeri terbentuk berdasarkan asal usul dan adat isitiadat yang ada pada negeri tersebut. PILKADA DIBAWAH UU NO. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti; e. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; dan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. diatur dalam UU No. Namun pada tahun 2014, terbitlah regulasi baru yaitu UU No. 9. 22 Tahun 1999 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berikut7: 1. Dengan adanya UU ini diharapkan penyelenggaraan. 3839, LL. Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan empiris yakni. Dokumen UU 34/2004 mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokrasi. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi . 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah tentang UU No. Dasar Hukum. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,2 UU No. Dalam Naskah Akademik RUU Desa (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, 2007) dinyatakan bahwa dalam mengatur tentang Desa, UU No. untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. 1. 32: Tahun: 2004: Tentang: PEMERINTAHAN DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 15 Oktober 2004: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 6. PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) MENURUT UU NO. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan g. 32 Tahun 2004, yang memuat tentang pengertian dan prinsip-prinsipnya. LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN PEMBENTUKAN UU NO. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. No. Belum Tersedia. 4 Asas-Asas Pemerintahan Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004 di Indonesia. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang. Tipe Dokumen. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. f. UU No. Salah satu pengaturan yang sangat berbeda antara UU No. Pedoman Media Siber. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan. ”, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut alas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. 32 Tahun 2004). 32 Tahun 2004 secara tersendiri mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung untuk. Dalam hubungan ini UU No. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Noomor 1 tahun 1945. UU no. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. Dengan demikian , masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dalam mengatur dan membangun daerahnya sendiri. menggunakan dana baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat, sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk. 38 dan No. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. 32 Tahun 1999 sampai UU No. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah:. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Nomor. Tetapi pengertian AMDAL pada UU No. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik. 1. Hal ini juga kemudian menjadi. Pada pasal 10 ayat 3 dalam UU No. penundaan kewajiban pembayaran. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluUU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. BAB II. Pedahuluan. Si bin Bachrumsyah, dengan panggilan hari-hari IIK, lahir di Bengkalis pada tanggal 07perlu mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Mengingat: 1. secara khusus mengatur tentang desa dan desa adat yang tertuang dalam UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun. 32 Tahun 2004. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Bidang. Sehingga jika pada UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Di penghujung masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. Di Era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi.