pasal 15. Untuk membantu KPPU dalam menafsirkan ketentuan Pasal 15 tersebut secara tidak kaku diperlukan pedoman pelaksanaan Pasal 15, dan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi benturan antara ketentuan Pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya yang terkait. pasal 15

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 (UU/2001/15) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. PPh Pasal 15 terutang untuk perusahaan jasa maklon internasional adalah sebesar 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 15. PPh 15 di masa Januari 2023 tersebut disetor paling lambat 15 Februari 2023 dan dilaporkan paling lambat 20 Februari 2023. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan. Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak 4 kali,. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,2% dari nilai bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri; menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke. Pasal 23 ayat (1) huruf c. 000 = Rp 10. Pasal 15. 20. Definisi PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditetapkan dalam UU PPh. 1,2%. 000. Balina Agung Perkasa diPasal 15 Penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. 000. Peraturan. PPh Pasal 15 umumnya mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan netto dari industry bisnis yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuian dalam PPh Pasal 16 ayat 1 UU PPh. Angka 19 Pasal 23 Dihapus. NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BAB III KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewenangan Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif, berupa : a. Sebagai wajib pajak badan dalam pelayaran dalam negeri yang menghasilkan PPh 15 adalah sebuah pengenaan pajak atas perolehan penghasilan baik itu di indonesia atau luar indonesia. PPh Pasal 15 KPDA = 0,44% x Nilai Ekspor Bruto Disebutkan dalam KMK 634/1994 bahwa penghasilan neto dari kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), bunyi dari Pasal 15 UUD 1945 sebelum amandemen sebagai berikut: 1. 2016/NO. 15. F. Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang diatur dalam UU PPh, yakni PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Final pasal 4 ayat 2. 000) Rp. 0Pasal 15 (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagaiPasal 15 (1) Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. tersedianya tenaga kepelatihan;Dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 15 atas perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk BOT sebesar 5% yakni apabila pemegang hak atas tanah adalah badan pemerintah. Pasal 13 Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran data rangka menciptakan ketuarga yang sehat dan harmonis. Pasal 15 Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentanganNo. Jakarta (ANTARA) - Aktivis buruh Jumhur Hidayat menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasusnya menunjukkan bahwa semua orang terancam kena pidana melanggar Pasal 15 UU No. Besar PPh yang harus dipotong (1,2% x Rp 60. " 9. (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan PPh Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tertentu menutut Undang-Undang PPh. Mengingat : 1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi. Dalam P3B Indonesia dengan Singapura, dijelaskan bahwa penghasilan dari persewaan kapal tersebut dapat dipajaki di Indonesia namun tidak. 000,-. 100. Pasal 15 1. Sengketa Kewenangan Mengadili. Isi Bunyi Pasal 15 UUD 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen. 5 no. 000. 000. 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150. Pasal 15 Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat). Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Dalam putusan itu, Majelis Hakim MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,2% dari nilai bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri; menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, menggunakan kode billing dengan Kode MAP 411128 dan kode jenis setoran 410. PPh Pasal 15 yang terutang = 1,2% x Rp 850. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri di CV Tanjung Express. Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh: Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi;Pasal 15. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ketentuan mengenai: a. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Penghindaran Dampak Buruk. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur. Pph Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri Adalah Pajak Yang Terutang Atas Penghasilan Dari Usaha Pelayaran, Sifatnya Final Dengan Tarif 1,2%. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan PensiunPasal 14 Dihapus dg. Dalam cuitan tersebut Jumhur menyebutkan bahwa RUU Cipta. Amar Putusan:1. 000. - Kertas tidak boleh dilipat atau kusut. Pasal 15. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan, “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa subjek pajak dalam jenis PPh Pasal 15 ini adalah perusahaan pelayaran dan/atau. Boks Temuan. See full list on klikpajak. peredaran bruto dihitung dari perjanjian charter angkutan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lain. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak. Pasal 30 Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan. Pasal 5. peringatan tertulis; b. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan. ”. Topik : kelas pajak , pajak penghasilan , pph pasal 15 , perusahaan pelayaran dalam negeri KOMENTAR. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 - Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. d. Daftar 15 Caleg DPR dan DPD RI mantan narapidana korupsi yang terancam batal maju sebagai caleg. Pasal 15. RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;. Dengan tarif sebesar 30 persen, tarif efektif yang berlaku untuk PPh Pasal 15 jasa pelayaran adalah 1,2 persen dari peredaran bruto dan pajak bersifat final. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Ayat (1) Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah, atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya, atau pada waktu dilakukan peneta0pan dalam bentuk Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, atau penerbitan Surat Pemberitaan, undang-undang ini. Mengingat : 1. Pasal 16Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA) Pasal 13. 15:2 Setiap ranting 2 pada-Ku yang tidak berbuah, x dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, y dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah. khusus. KETENTUAN PENUTUP. 000. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. 48 Tahun 2009 Pengadilan Tipikor mendapat tempat. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. PPh pasal 15 diatur pada pasal 15 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh sebagaimana diubah dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal 14 dan 15 UU tersebut mengatur tentang pelaku penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Mengenai hak-hak subjek data pribadi diatur lebih lanjut di dalam Pasal 5 s. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan. Ada banyak jenis penghasilan yang diatur dalam UU PPh atau Pajak Penghasilan. 0. Pasal 15. ketentuan pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Isi aturan tersebut: Pasal 61A. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan Persetujuan . Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2014: 24/Feb/2016 : Patch e-SPT Masa PPh Pasal 23-26 versi 1. NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Pasal 15 (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun. Keluaran 15 (disingkat Kel 15) adalah pasal kelima belas Kitab Keluaran dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Pasal 15. *) (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Isi perubahan terdiri dari 7 klaster. Iman mereka pada Kristus selalu terikat pada Firman Allah dan ajaran para. Pasal 16 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 2. Setelah itu kedua pihak yang mengadakan perjanjian berjalan di antara kedua deret belahan hewan itu, yang. Peraturan Daerah Provinsi; atau 5 / 27. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ((II angka 4). Baca juga: Serikat Pekerja Singaperbangsa Uji Sejumlah Poin di Pasal 81 UU Cipta Kerja ke MK. 2. 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan. 4286, LL SETNEG : 20 HLM. Pelaksanaan Dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang. Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan. Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur yang diterima Terlapor pada Sidang Majelis Komisi tanggal 08 Februari 2022. 15:1 "Akulah v pokok anggur w yang benar 1 dan Bapa-Kulah pengusahanya. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. Pasal 16. 000. Bagian Kedua Pendidikan Dasar Pasal 17Pasal 15. Dokumen ini berisi penjelasan tentang pengertian, ruang lingkup, kriteria, dan penilaian perjanjian tertutup, serta sanksi dan pengecualian yang berlaku. Undang. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); Dengan Mencabut: Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1,. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hakasasi manusia. 2, pp 982-981,2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutannya; c. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). 1: 15/Sep/2015 : e-SPT Masa PPh Pasal 22 versi 2. 000. Dokumen ini berisi draft pedoman pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mencabut : UU No. Pasal 15 UU 1/1946 “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Hal ini diuraikan lagi pada Pasal 15 yang menekankan pelaksanaan perhatian terhadap pihak ekonomi lemah. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Namun demikian, sanksi kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas. Baca Juga: Sengketa Belum Dipotongnya PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding. Untuk penghitungan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan. (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan e firman Tuhan. 15. Formulir mulai berlaku untuk pelaporan PPh Pasal 15 masa pajak November 2009. PPh Pasal 15 (Pajak Penghasilan Pasal 15) adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan bagi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan dari pihak lain dalam negeri. Abdullah Puteh, Nasdem, Aceh II, Korupsi pembelian 2 unit. (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiapMengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama antara. Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai PPh Pasal 15, berikut adalah beberapa ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 15: Pelayaran Dalam. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. 000,- (seratus ribu. 000. Serta. Jika perusahaan pelayaran (perusahaan dalam negeri) memberikan jasa pelayaran seperti mengangkut orang dan/atau barang maka perusahan pelayaran harus membayar PPh pasal 15 dengan tarif 1,2% dari peredaran bruto (KMK 416) dan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (PMK 184). Bisnis. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse,. 24-104-60 Jasa pelatihan dan/atau kursus. Besar PPh yang harus dipotong = Rp60. 982-981. Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Pasal 15 Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat. Sesuai dengan isi Pasal 15 ayat (3) UU PP 35/ 2021 untuk uang kompensasi PKWT PPh 21 diartikan di. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan. PPh Pasal 26 sebesar 20%. Dasar hukum UU 40 tahun 1999 tentang Pers adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;PPh Pasal 15 Setor Sendiri = 1,2% x Rp3. 15:1 "Akulah v pokok anggur w yang benar 1 dan Bapa-Kulah pengusahanya. Dari norma tersebut, diperoleh tarif efektif sebesar 0,44% (bersifat final). 4991, LL SETNEG : 4 HLM.